BNPT Dan PPATK Bangun Sistem Khusus Guna Perkuat Pencegahan Terorisme

BNPT Dan PPATK Bangun Sistem Khusus Guna Perkuat Pencegahan Terorisme
BNPT Dan PPATK Bangun Sistem Khusus Guna Perkuat Pencegahan Terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah membuat terrorist financing information system platform atau platform sistem informasi pendanaan terorisme.  Adapun langkah ini dilakukan sebagai bagian pemantapan pencegahan terorisme, terutama dari sisi pendanaan.
Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengungkapkan, dengan terrorist financing information system platform, bisa dibuat langkah-langkah pencegahan untuk mengidentifikasi semua masalah terkait pendanaan terorisme.
Pembuatan platform ini dikatakannya juga menjadi komitmen bersama agar penanganan pendanaan terorisme bisa tertangani dengan baik.
“Terorisme bisa berjalan karena ada sumber keuangan. Nah sumber keuangan inilah yang kita identifikasi dengan PPATK, juga dengan lembaga lain seperti Densus 88, BIN, dan Imigrasi,” kata Suhardi usai menerima kunjungan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin beserta jajaran di Kantor BNPT, Kompleks IPSC, Sentul, Bogor, Senin 3 September 2018.
Suhardi mengungkapkan, koordinasi dilakukan sebagai komitmen bersama untuk membangun suatu platform untuk tukar informasi terkait pendanaan terorisme.
Dengan platform itu, lanjut dia, nantinya akan diketahui apakah pendanaan terorisme itu pribadi atau korporat.
Dalam kunjungan itu, PPATK lebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan BNPT dalam pencegahan pendanaan terorisme itu. Hal itu langsung ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus untuk membahas masalah ini, baik segi teknis dan pelaksanaan nanti.
Sementara Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkapkan, kedatangannya ke BNPT adalah untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan pendanaan terorisme.
PPATK ingin lebih jauh mengetahui apa yang diberikan BNPT mengenai informasi pendanaan terorisme ini.
Selain itu, PPATK juga siap menerima saran dan masukan tentang apa-apa yang dibutuhkan BNPT dari lembaganya.
“Diharapkan dari sinergi ini, kita bisa membangun komitmen bersama pada level pimpinan untuk membangun terrorist financing information system platform tersebut. Alhamdulillah setelah bertemu kepala BNPT beserta jajaran, kita sudah punya komitmen untuk membangun bersama, dan nanti akan ditindaklanjuti level yang lebih teknis,” tutur Kiagus.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bersifat Pribadi, KPK Dinilai Sulit Jadikan PLTU Riau-1 Sebagai Kejahatan Korporasi

Image
Bersifat Pribadi, KPK Dinilai Sulit Jadikan PLTU Riau-1 Sebagai Kejahatan Korporasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sulit menjadikan kasus dugaan suap PLTU Riau-1 sebagai kejahatan koorporasi. Salah satu alasannya karena kasus itu bersifat pribadi. “Sulit untuk menjadikan kasus korupsi PLTU sebagai kejahatan koorporasi,” ujar Direktur Eksekutif Parameter Politikolitik Indonesia Adi Prayitno, Rabu (5/9/2018). Adi melanjutkan, kasus itu bukan atas nama institusi atau korporasi. “Jadi susah membuktikannya,” katanya. Alasan lainnya, kata dia, karena Partai Golkar secara institusi tidak pernah terlibat korupsi. “Pun termasuk tak pernah memaksa kadernya untuk melakukan tindak pidana korupsi untuk aktivitas partai,” ujarnya. Adi juga menambahkan, mereka yang melakukan korupsi hanya oknum, sehingga tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar secara kelembagaan. “Ketiga, kejahatan korupsi itu jarang bahkan nyaris tak pernah terjadi di negeri ini dalam konteks politik, pela...
Read more

Alumni 212: Seharusnya Intimidasi Terhadap UAS Dan Ulama Lainnya Tidak Boleh Terjadi

Image
Alumni 212: Seharusnya Intimidasi Terhadap UAS Dan Ulama Lainnya Tidak Boleh Terjadi. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma’rif menegaskan intimidasi terhadap Ustadz Abdul Somad (UAS) dan ulama lainnya seharusnya tidak boleh terjadi. Slamet meminta negara melalui aparat kepolisian hadir memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. “Seharusnya aparat hukum, terutama kepolisian bisa memberi perlindungan kepada Ustaz Somad,” ujar Slamet, Jumat (7/9/2018). Slamet juga mengecam penolakan dan intimidasi yang ditujukkan ke Ustadz Abdul Somad (UAS). Menurut dia, hal itu tidak boleh terjadi di negara ini. “Kalau aktivitas dakwah UAS dan sejumlah ulama saja dihalangi, bagaimana aktivitas muslim lainnya,” ujarnya. Menurut Slamet, penolakan aktivitas dakwah dan intimidasi adalah mirip cara-cara Partai Komunis Indonesia (PKI) di era 1965. “Ingat penghalangan dakwah, penolakan pengajian mirip betul dengan cara-cara PKI,” katanya. Sementara itu sebelumnya, Ustaz Abdul Som...
Read more

Mulai 19 September, Pendaftaran CPNS Akan Dimulai Dan Buka 238.015 Formasi

Image
Mulai 19 September, Pendaftaran CPNS Akan Dimulai Dan Buka 238.015 Formasi. Pada Rabu, 19 September 2018, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dimulai. Pemerintah menyediakan 238.015 formasi yang terdiri atas 51.271 instansi pusat (76 kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 instansi daerah). “Sistem pendaftaran dan seleksi CPNS 2018 akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional via http://sscn.bkn.go.id,  dan tidak ada pendaftaran melalui portal mandiri oleh Instansi,” kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam siaran persnya Kamis 6 September 2019 malam, seperti dari  setkab.go.id . Kepala BKN menjelaskan, proses seleksi akan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) BKN baik untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) maupun untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Adapun pelaksanaan tes CAT direncanakan dilakukan di 176 titik lokasi yang terdiri dari Kantor BKN Pusat, 14 Kantor...
Read more